Rohingya Hadapi Ancaman Genosida, Indonesia Harus Pelopori Intervensi Kemanusiaan

Birma kembali mendapat sorotan atas perbuatannya terhadap etnis Rohingya yang tak pelak lagi sudah masuk kategori genosida , atau pemusnahan ras manusia secara sengaja. Berikut ini beberapa pernyataan sikap dan press release menyikapi kasus Rohingya.

FPI dan Forum Umat Islam

Semoga kesalamatan bagi siapapun yang mengikuti hidayah Allah SWT.
Nasib kaum Muslim Rohingya yang terus-menerus dibantai, diperkosa, dirampas harta bendanya, dan diusir dari kampung halamannya selama berpuluh-puluh tahun oleh kaum Budha Myanmar, bahkan diprovokasi oleh para Biksu Budha Myanmar, sungguh memprihatinkan kita semua, khususnya kita kaum muslimin Indonesia yang merupakan wilayah tetangga dan satu rumpun Negara ASEAN.
Oleh karena itu, Forum Umat Islam (FUI) yang merupakan forum dari para pimpinan dan aktivis ormas dan lembaga Islam di Indonesia menyatakan:
1. Mendesak Kedubes Myanmar agar segera menghentikan kezaliman pemerintah, tentara, dan rakyat Myanmar (khususnya para Biksu) kepada Muslim Rohingya
2. Mendesak kaum Budha di Indonesia untuk menekan Kaum Budha Myanmar agar menghentikan permusuhan, penjarahan, dan pembantaian kepada Muslim Rohingya
3. Mendesak Pemerintah RI sebagai pemerintah kaum Muslim memberikan perlindungan dan kehidupan yang layak kepada Muslim Rohingya dengan menyediakan tanah/pulau untuk tempat tinggal Muslim Rohingya (tidak sekedar menampung mereka sebagai Pengungsi).
4. Meminta kepada masyarakat Indonesia, khususnya Umat Islam, untuk memberikan bantuan makanan, obat, pakaian, dan penampungan serta biaya  untuk pendidikan anak-anak Muslim Rohingya
5. Menyerukan kepada seluruh komponen Masyarakat, khususnya Organisasi-organisasi Umat Islam di berbagai kota/daerah seluruh Indonesia untuk melakukan Aksi Solidaritas dan Doa buat Keselamatan Kaum Muslim Rohingya.
Demikian pernyataan kami semoga pihak-pihak yang terkait memberikan respon yang selayaknya.  Mari kita melaksanakan firman Allah SWT:
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
“jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan” (QS. Al Anfal 72).
Wassalamulaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Semoga kesalamatan bagi siapapun yang mengikuti Hidayah Allah SWT.
Jakarta, 9 Sya’ban 1436H / 27 Mei 2015
Atas Nama Umat Islam Indonesia
Forum Umat Islam (FUI)
KH. Muhammad Al Khaththath
Sekretaris Jenderal

FORUM UMAT ISLAM:

Perguruan As Syafi’iyyah, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyyah, Hizb Dakwah Islam (HDI), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), YPI Al Azhar, Majelis Mujahidin, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Anshorus Syariah (JAS),  Gerakan Reformis Islam (GARIS), MER-C, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Taruna Muslim, Al Ittihadiyah, Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam (KMKI), LPPD Khairu Ummah, Syarikat Islam (SI), Forum Betawi Rempug (FBR), Tim Pengacara Muslim (TPM), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), PERSIS, BKPRMI, Al Irsyad Al Islamiyyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Majelis Tafsir Al Quran (MTA), Majelis Az Zikra, PP Daarut Tauhid, Korps Ulama Betawi, Hidayatullah, AlWashliyyah, KAHMI, PERTI, Ittihad Mubalighin, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Koalisi Anti Utang (KAU), PPMI, PUI, JATMI, PII, BMOIWI, Wanita Islam, Pesantren Missi Islam, Forum Silaturahmi Antar-Pengajian (FORSAP), Irena Center, Laskar Aswaja, Wahdah Islamiyah, Dapur Da’I Nusantara (Da’ina), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nahdlatul Umat Indonesia (PNUI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Setara Institute (9/2/2017)

1. Krisis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung dibalik prinsip menghormati kedaulatan Mynamar atas tragedi ini. Pembiaran dunia internasional atas Rohingya diduga kuat memiliki motivasi politik ekonomi kawasan, sehingga Aun San Su Kyi terus memperoleh proteksi politik, karena belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif menjaga kepentingan sejumlah negara-negara yang memiliki kepentingan kuat.

2. Meski demikian, krisis Rohingya lebih merupakan krisis yang lebih besar didorong oleh dinamika politik dalam negeri Myanmar. Dengan demikian, potensi gangguan keamanan terhadap kawasan tidak akan menyebar sebagaimana penyebaran kelompok ideologis ISIS. Gangguan keamanan dalam negeri dan kawasan lebih berupa meningkatnya asylum seeker/pencari suaka ke Indonesia dan sejumlah kawasan lain. Para pencari suaka adalah problem human security dan kewajiban negara-negara untuk mencari resolusi terbaik bagi Rohingya.

3. Selain secara etis pemerintah Indonesia harus bersikap, secara politik, pemerintah juga harus mengantisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang mengkapitalisasi isu ini untuk kepentingan politik dalam negeri. Populisme agama akan mendapat tempat kokoh di tengah krisis kemanusiaan semacam ini, apalagi aktor yang terlibat dalam krisis, berbeda secara diameteral dalam soal agama dan etnis. Diskriminasi ganda dan dugaan genosida atas dasar agama dan etnis yang dialami oleh Rohingya sangat mungkin menghimpun solidaritas dan dukungan publik. Jika pemerintah tidak mengambil langkah politik, potensi ketegangan sosial di dalam negeri juga cukup tinggi.

4. Indikasi keterlibatan tentara Myanmar merupakan bukti bahwa kekerasan tersebut dipelopori oleh negara. Selain intervensi kemanusiaan, advokasi Myanmar juga sangat memungkinkan untuk dipersoalkan dalam kerangka kejahatan universal, karena genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional.

5. Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya.

Terima kasih, Hendardi, Ketua SETARA Institute: 0811170944

Pernyataan Umat Buddha Indonesia Soal Krisis Rohingya

1. Keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian moril serta materiil yang besar. Konflik di Rakhine bukanlah konflik agama melainkan konflik sosial dan kemanusiaan.

2. Menumbuhkan solidaritas kemanusiaan atas krisis Rakhine, Myanmar dengan mengedepankan cinta kasih bahwa korban maupun masyarakat yang terdampak sama-sama manusia setara dan serasa di hadapan Tuhan.

3. Menghentikan kebencian dan tindak kekerasan agar tak semakin parah kerusakan yang diakibatkan.

4. Mendesak Pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan, bantuan, hak asasi dasar kepada masyarakat Rakhine.

5. Menolak segala bentuk provokasi memperluas dan membawa isu konflik Rakhine ke Indonesia. Sebab ini dapat mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia.

6. Menghimbau masyarakat Indoensia untuk dapat menyaring informasi yang beredar melalui media sosial dan tidak terprovokasi untuk menyebarkan kebencian. Kami sangat mengharapkan kepada Cyber Crime Polri dan BIN agar mendeteksi informasi berbentuk provokasi agar tak menyebar ke masyarakat.

7. Kami sangat mengharapkan Pemerintah Indonesia untuk menjamin umat beragama untuk beribadah dengan tenang dan aman, serta menjamin keamanan rumah ibadah yang ada di Indonesia.

8. Sangat perlu diingat bahwa tidak ada agama yang bisa dikaitkan dengan aksi terorisme. Sebab aksi tersebut tidak mencerminkan perilaku umat beragama. Peristiwa ini diharap jadi pendorong bersatunya umat beragama di indonesia bahkan dunia.

9.Kami menghimbau umat beragama, terutama umat Budha untuk tidak terprovokasi. Sebagai umat beragama sudah selaiknya kita bersama-sama untuk menjaga kerukunan dan perdamaian umat beragama di Indoensia bahkan dunia.

10. Kami, umat Budha Indonesia yang menjunjung tinggi kerukunan dan perdamaian menyampaikan simpati atas penderitaan saudara-saudara kami pengungsi Rohingya dan masyarakat di Rakhine. Kami berdoa agar segala penderitaan mereka segera berakhir.

Pernyataan Umat Budha yang disampaikan melalui siaran persnya, Rabu, (30/8) ditandatangani antara lain oleh Bikkhu Dhammakaro Mahathera dari Organisasi Sangha Theravada Indonesia; Biksu Duta Smirti Sthavira dari Sangha Mahayana Indonesia.

Berikutnya, Bikkhu Bhadrasradha dari Sangha Agung Indonesia; Ketua Umum Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Arief Harsono; Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren shosyu Indonesia Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja.

Muhammadiyah

Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu tertuang dalam surat bernomor: 396/PER/I.0/H/2017 terkait Genosida Etnis Rohingya Terkini di Myanmar. Surat tersebut ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Prof Bahtiar Effendy dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr Abdul Muti.

Berikut isi surat pernyataan sikap Pengurus Pusat Muhammadiyah tersebut:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut etnis Rohingya sebagai etnis yang paling menderita di muka bumi. Etnis minoritas ini tertolak di Myanmar, tertindas di Bangladesh. Mayoritas etnis Rohingya tinggal di Rakhine, salah satu bagian propinsi di Myanmar. Namun mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan Myanmar karena dianggap imigran ilegal dari Bangladesh. Sebaliknya, Bangladesh tidak mau menerima mereka karena dianggap sebagai warga Myanmar. Ketiadaan identitas ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Bahkan, ruang gerak mereka dibatasi hanya lingkup geografis tertentu.

Sejak 1982, Etnis Rohingya telah mengalami persekusi dan pengusiran berulang kali. Terakhir, sepanjang minggu ini, tidak kurang 3.000 orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh karena kebrutalan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dalam sepekan ini, jumlah korban dari etnis Rohingya mencapai kurang lebih 800an orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Berkaitan dengan itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh bahkan bila perlu mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah dan sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar. Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

2. Mendesak Pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasan demi alasan kemanusiaan, sehingga memungkinkan etnis Rohingya menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar.

3. Mendesak para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Berkaitan dengan hal tersebut Muhammadiyah bersedia menjadi leading sector di dalam mengorganisasikan kegiatan masyarakat ASEAN dan dunia pada umumnya untuk menggalang bantuan dan dukungan kemanusiaan bagi etnis Rohingya.

4. Mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara tersebut di ASEAN. Karena besarnya jumlah korban, ASEAN perlu untuk tidak mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya.

5. Mendesak komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar, yang alih-alih menunjukkan kesungguhan untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar, justru memperburuk keadaan.

6. Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court – ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

7. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi (non-megaphone diplomacy) yang selama ini yang selama ini diterapkan kepada Myanmar karena tidak berhasil mendesak Myanmar mengakhiri praktik-praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

8. Meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan disediakannya sebuah kawasan/daerah di Indonesia untuk menampung sementara pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap pengungsi perang Vietnam di Pulau Galang beberapa dekade silam.

Demikian pernyataan sikap PP. Muhammadiyah sebagai respon terhadap perkembangan terkini di Myanmar yang dampaknya berpotensi mengancam situasi keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dengan kemungkinan tumbuhnya kelompok perlawanan terhadap Myanmar, perdagangan manusia, imigran ilegal yang membanjiri kawasan.

Nahdatul Ulama

Tragedi kemanusiaan kembali dialami saudara-saudara Muslim Rohingya di Myanmar. Muslim Rohingya makin terjepit dengan kebijakan pemerintah Myanmar. Di beberapa titik di negara bagian Rakhine, aksi militer Myanmar menyebabkan korban berjatuhan. Apapun yang melatarbelakangi peristiwa berdarah tersebut, militer tidak dibenarkan menyerang sipil dan menciderai hak-hak dasar Muslim Rohingya.
Menyaksikan dan mencermati represi yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada Muslim Rohingya di sebelah utara negara bagian Rakhine, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menegaskan:
1. Mengecam segala tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa segala bentuk tindakan kekerasan adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.
2. Islam mengutuk kekerasan. Bahkan tidak ada satupun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. Umat Islam umumnya ikut merasakan kepedihan yang sangat luar biasa atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara seiman yang berada di Myanmar.
3. Mengajak seluruh kepala negara dan pemimpin negara di dunia untuk pro-aktif melawan segala bentuk kekerasan. Represi adalah musuh bersama dan harus dilawan sekuat tenaga guna menciptakan upaya perdamaian dan harmoni.
4. Mengajak seluruh umat sedunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi segala bangsa.
5. Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pihak-pihak terkait, terutama kepada komunitas Internasional dan PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar.
6. Mendesak ASEAN untuk mengambil sikap dan langkah konkrit, khusunya pada pemerintah Myanmar agar segera mengakui status kwarganegaraan Muslim Rohingnya.
7. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah diplomasi bagi terwujudnya penghormatan atas hak azasi manusia di Myanmar.
Demikian, semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.
Jakarta, 21 November 2016/21 Shafar 1438
DR. KH. Ma’ruf Amin
Rais Aam
KH. Yahya C Staquf
Katib Aam
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj
Ketua Umum
DR. H. A. Helmy Faishal Zaini
Sekjen

GP Ansor

Terkait terjadinya tragedi kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara kita dari etnis Rohingya, di daerah Arakan, Wilayah Rakhine, Myanmar sejak rangkaian serangan pada tanggal 9 Oktober 2016 hingga saat ini.

GP Ansor telah membaca dengan seksama laporan UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – 2017 maupun laporan-laporan dari lembaga yang dipercaya lainnya, di mana diketahui 60 ribu lebih etnis Rohingya merasa nyawanya terancam pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik, ribuan lebih korban telah tewas dibunuh secara keji, ribuan orang pula telah dihilangkan secara paksa, 64% dari etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan secara fisik maupun mental, 52% perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual lainnya yang mengerikan, ditambah lagi dengan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang sekaligus penyiksaan selama penahanan terhadap ribuan warga Rohingya, perusakan maupun penjarahan terhadap rumah, harta benda, makanan dan sumber makanan warga Rohingya secara masif, serta pengabaian maupun ketiadaan perawatan kesehatan terhadap para korban.

GP Ansor menilai bahwa ini merupakan tragedi kemanusiaan terparah di kawasan Asia Tenggara saat ini, dan menduga keras ini dilakukan oleh tangan negara, baik aparat militer, keamanan, kepolisian maupun pemerintahan Myanmar, setidaknya didasarkan pada laporan pengindraan secara satelit oleh UNOSAT maupun HRW, terdapatnya pola-pola (patterns) serangan terhadap desa-desa etnis Rohingya yang memang telah ditargetkan.

GP Ansor mengkaji dengan seksama, khususnya secara geopolitik mengapa terjadi insiden serangan dengan menargetkan wilayah-wilayah yang dihuni etnis Rohingya pada tahun 2013, kemudian 2016 dan semakin menguat di tahun 2017 ini dengan intensifikasi jumlah korban dan jenis kekejian yang dilakukan.

GP Ansor menilai tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kuasa dan kekuasaan (yang tak seimbang) di daerah Arakan-Rakhine, yang dihuni mayoritas etnis Rohingya, dengan dugaan kuat didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas, khususnya di wilayah-wilayah sekitar: 1). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari) dan pipa minyak (mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrels per hari) dari Kyauk Phyu ke perbatasan China sepanjang 803 km – yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 50,9 % CNPC (China), 25,04% Daewoo International (Korea), 8,35% ONGC (India), 7,37% MOGE (Myanmar), 4,17% GAIL (India) dan 4,17% investor-investor swasta lainnya; 2). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 105,6 juta kaki kubik per hari) dari Shwe ke Kyauk Phyu sepanjang 110 km – yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 51% Daewoo International (Korea), 17% ONGC (India), 15% MOGE (Myanmar), 8,5% GAIL (India) dan 8,5 KOGAS (Korea); 3). Blok-blok minyak dan gas di Semenanjung Rakhine di mana Daewoo International (Korea), ONGC (India), MOGE (Myanmar), GAIL (India), KOGAS (Korea), Woodside Petroleum (Australia), CNPC (China), Shell (Belanda/Inggris), Petronas (Malaysia), MOECO (Jepang), Statoil (Norweigia), Ophir Energy (Inggris), Parami Energy (Myanmar), Chevron (Amerika Serikat), Royal Marine Engineering (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar), Total (Prancis), PTTEP (Thailand) dan Petronas Carigali (Malaysia) beroperasi dan berproduksi, di mana daerah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 7,836 triliun kaki kubik gas dan 1,379 milyar barel  minyak – yang beberapa blok di antaranya berproduksi sejak 2013, ditawarkan tahun ini sebagai temuan baru, dan beberapa blok lainnya jatuh tempo kontraknya tahun 2017 ini; dan 4). Blok-blok minyak dan gas di daratan Arakan di mana North Petro-Chem Corp (China), Gold Petrol (Myanmar), Interra Resources (Singapura), Geopetrol (Prancis), Petronas Carigali (Malaysia), PetroleumBrunei (Brunei), IGE Ltd. (Inggris), EPI Holdings (Hongkong/China), Aye Myint Khaing (Mynmar), PTTEP (Thailand), MOECO (Jepang), Palang Sophon (Thailand), WIN Resources (Amerika Serikat), Bashneft (Russia), A1 Construction (Myanmar), Smart Technical Services (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar) dan ONGC (India) beroperasi dan berproduksi, di mana daerah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 1,744 triliun kaki kubik gas dan 1,569 milyar barel minyak-yang beberapa blok di antaranya jatuh tempo kontraknya pada tahun 2017 ini.

GP Ansor juga mempelajari konflik geopolitik yang sangat berdarah di daerah-daerah kaya sumber daya alam khususnya minyak dan gas (Oil & Gas Blood) atau kutukan sumber daya (Resource Curse) bukan fenomena khas Myanmar, dan bukan hanya menimpa etnis Rohingya, tapi juga terjadi di belahan bumi yang lain-di mana untuk menutup operasi apropriasi kapital dan sumber daya secara menjijikkan operator-operator di lapangan membungkus dan/atau menutupnya dengan konflik antaretnis, antaragama, antarkelompok masyarakat-dengan tujuan agar akar maupun persoalan sebenarnya menjadi kabur dan tersamar.

GP Ansor juga membaca bahwa saudara-saudara kita dari etnis Rohingya yang tinggal di daerah Arakan – Rakhine memang menjadi sasaran khusus dengan operasi terselubung (covered operation) apropriasi kapital dan sumber daya yang secara biadab dan terencana menyasar praktik dan simbol agama serta membenturkan antar ummat beragama ermasuk di dalamnya dengan melakukan pembakaran Al-Qur’an, pemerkosaan di Masjid, mempersenjatai dan memprovokasi warga Rakhine untuk juga melakukan persekusi terhadap minoritas Rohingya.

GP Ansor juga mencermati bahwa tragedi kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya karena situasi di mana pemeluk agama mayoritas yang sebenarnya moderat memilih diam dan bukan melawan saat terjadi persekusi terhadap kaum minoritas, Aung San Sukyi, sang penerima Nobel Perdamaian, hanyalah contoh paling memuakkan dari diamnya mayoritas.

GP Ansor juga menyadari bahwa penyelesaian kasus Rohingya akan menjadi sulit, terlebih melihat banyaknya pihak, negara dan korporasi yang berkepentingan terhadap penguasaan aset, kapital maupun sumber daya di daerah-daerah di mana saudara-saudara kita etnis Rohingya sebelumnya dan/atau saat ini tinggal.

GP Ansor juga menilai sangat sulit bagi ASEAN untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, mengingat selain Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei juga memiliki perusahaan nasional yang beroperasi dan berproduksi di daerah konflik geopolitik tersebut, dan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif bersuara dan cenderung memimpin aliansi mitra dialog dan diplomasi hak asasi manusia (Human Rights Diplomacy) mengingat: 1). Posisi Indonesia yang cenderung netral dari kepentingan geopolitik di wilayah tersebut; 2). Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan; dan 3). Indonesia secara tegas dalam konstitusi menghendaki agar penindasan di muka bumi harus dihapuskan.

GP Ansor juga mengajak organisasi kepemudaan dan masyarakat Indonesia lainnya, untuk melakukan aksi solidaritas kemanusiaan dan misi bantuan kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya, serta melakukan secara lebih aktif lagi People-to-People Diplomacy di kawasan, dengan tentu saja dengan kesadaran agar konflik geopolitik di Myanmar itu tidak diimpor ke negeri kita.

GP Ansor juga menyarankan agar mensholat ghoibkan para korban yang tewas, mengirimkan doa khusus dan juga membaca Hizb Nasr agar para korban yang tewas mendapat ketenangan, agar para korban terluka ringan maupun berat segera mendapatkan kesembuhan, agar para korban yang hilang bisa diketemukan dalam keadaan hidup dan sehat, agar para korban yang mengungsi mendapatkan keamanan dan perlindungan, dan agar perdamaian abadi bisa kembali hadir di Negeri Myanmar sehingga para pengungsi dapat pulang ke tanah mereka dengan jaminan keamanan dan perlindungan.

Akhirnya, GP Ansor mengutuk keras tragedi kemanusian terhadap saudara-saudara kita etnis Rohingya di Myanmar sekaligus mengajak kita semua untuk menyatukan hati, tekad, semangat dan usaha #KitaIniSama satu tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta tentu saja tidak memilih diam terhadap setiap ujaran kebencian, permusuhan dan persekusi terhadap minoritas.

Pernyataan ini ditandatangani oleh Wakil Sekjen PP GP Ansor Mahmud Syaltout.