Catatan Tentang Hisab Rukyat dan Kalender Islam (2)

Awal Hari pada Kalender Islam

 

Sebelum membahas konsep kalender Islam pemersatu ummat, perlu difahami dulu awal hari pada kalender Islam. Awal hari ditandai dengan kondisi fisik objek rujukannya.

 

Awal hari pada kalender matahari (syamsiah, solar calendar) didasarkan posisi matahari di titik nadirnya (titik terbawah), yaitu tepat saat tengah malam. Jadi pukul 00.00 tengah malam adalah awal hari pada kalender Masehi atau kalender internasional.

 

Kalender Islam berbasis bulan (qamariyah, lunar calendar). Awal hari dimulai saat maghrib. Alasannya, pergantian hari terkait dg pergantian tanggal awal bulan. Rasul SAW mengajarkan berpuasalah (pada awal Ramadhan) dan berbukalah (pada awal Syawal) dg melihatnya (hilal). Jadi, pergantian tanggal bergantung pada pengamatan hilal (bulan sabit pertama) yg ditentukan saat maghrib.

 

Kalau hilal terlihat, itulah awal tanggal dan awal hari pada kalender Islam. Konsep awal hari dimulai saat maghrib sudah lazim dikenal masyarakat dengan sebutan “malam Jumat” untuk Kamis malam dan Jumat dini hari.

 

Konsep awal hari berawal dari maghrib berkonsekuensi pada pelaksanan ibadah. Misalnya, shalat tarawih awal Ramadhan dimulai sejak malam terlihatnya hilal (termasuk terlihat menurut kriteria hisab — perhitungan astronomi).

 

Kalender Mapan

 

Untuk mewujudkan kalender mapan yg mempersatukan dan memberi kepastian diperlukan 3 syarat:
– Ada otoritas tunggal yg menjaganya.
– Ada kriteria tunggal yg disepakati.
– Ada batas wilayah keberlakuannya.
Kalender Masehi yg saat ini jadi kalender internasional dulu pun berbeda-beda. Bahkan hari natal di Roma dan Inggris pada tahun 1790 berbeda 12 hari. Sebabnya, karena ada 2 otoritas dengan kriteria berbeda. Raja di Inggris masih pakai kriteria lama, kriteria Julius. Paus di Roma sdh menggunakan kriteria baru, kriteria Gregorius.
Kalender Islam saat ini belum menjadi kalender mapan dan masih berbeda-beda karena 3 syarat tersebut belum terpenuhi. Masing2 ormas (secara nasional) dan masing2 negara punya otoritas sendiri2. Kriterianya pun berbeda-beda. Alhamdulillah di Indonesia batas wilayah sdh disepakati, yaitu seluruh wilayah Indonesia dijadikan satu wilayah hukum (wilayatul hukmi).
Saat ini sdg diupayakan agar ada otoritas tunggal. Di Indonesia, Pemerintah pantas dijadikan sebagai otoritas tunggal nasional utk menjaga kalender Islam. Posisi Pemeritah juga akan memudahkan utk menentukan otoritas regional, yaitu MABIMS (Forum Menteri2 Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Otoritas global diusulkan otoritas kolektif antar-pemerintah dalam wadah OKI (Organisasi Kerjasama Islam).
Kriteria baru pun perlu disepakati, menggantikan kriteria Wujudul Hilal dan kriteria tinggi hilal 2 derajat. Dengan kriteria tunggal yg disepakati, perbedaan dapat dihilangkan.

Kriteria Baru

Fatwa MUI No.2/2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah merekomendasikan agar MUI mengusahakan kriteria penentuan awal bulan utk jadi pedoman. Rekomendasi tersebut baru ditindaklanjuti Agustus 2015 dg membentuk Tim Pakar Astronomi dari LAPAN, ITB, BIG, Planetarium, dan UPI.
Tim Pakar Astronomi mengkaji data kesaksian hilal global dan data hisab posisi bulan jangka panjang. Data tersebut diperlukan untuk menentukan batas minimal ketampakan hilal.
Data astronomi menunjukkan bahwa jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat agar sabit bulan cukup tebal utk bisa dilihat. Data hisab juga menunjukkan jarak bulan-matahari 6,4 derajat menjamin bulan sdh di atas ufuk.
Selain itu, data rukyat global juga menunjukkan tdk ada kesaksian hilal bila beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat. Hal itu beralasan, karena hilal yg tipis tdk mungkin mengalahkan cahaya senja yg cukup kuat di dekat ufuk.
Dengan sedikit modifikasi, kriteria tersebut diterima dalam pertemuan teknis forum MABIMS (Menteri2 Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada Agustus 2016. Karena ketinggian matahari saat terbenam minus 50′, maka kriteria beda tinggi bulan-matahari 4 derajat identik dengan tinggi bulan 3 derajat 10′, dibulatkan 3 derajat.
Jadi kriteria baru yg diusulkan untuk penetapan kalender Islam:

(1) jarak bulan-matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat dan

(2) tinggi bulan minimal 3 derajat.

 

Kalender Islam Global Pemersatu Ummat

Konsep kalender global harus memenuhi 3 syarat kalender mapan. Ada otoritas tunggal yg menjaga, ada kriteria yg disepakati, dan ada batas wilayah keberlakuannya. Kalender tersebut juga harus bisa menjadi kalender pemersatu di tingkat nasional dan regional.
Kriteria yg dibahas sebelumnya akan digunakan sebagai kriteria baru, menggantikan kriteria lama yg digunakan ormas2 Islam. Kriteria tersebut merupakan titik temu pengamal rukyat dan hisab.
Utk kalender global, kriteria tersebut menggunakan rujukan (markaz) Indonesia dan menggunakan garis batas tanggal internasional. Artinya, kalau awal Ramadhan di Indonesia jatuh pada Sabtu, seluruh dunia juga Sabtu.
Kriteria baru dengan Markaz Indonesia mengakomodasi gagasan yg berkembang secara global. Pada saat di Indonesia ketinggian bulan 3 derajat, di Timur Tengah (termasuk Saudi Arabia dan Turki) ketinggian bulan 5 derajat. Itulah kriteria yg diusulkan Turki pada Kongres Kalender Islam Internasional 2016. Dg kriteria itu juga rukyat di Saudi Arabia dapat diterima secara astronomi, sehingga keputusan Saudi Arabia akan sama dengan kalender.
Dengan ketinggian 3 derajat di Indonesia, di wilayah paling Timur zona waktu (Samoa), ketinggian bulan secara umum sudah wujud di atas ufuk. Kondisi Wujudul Hilal tsb bisa mengakomodasi gagasan kalender Islam global Muhammadiyah.
Otoritas Pemerintah harus kita sepakati bersama utk menjaga kalender Islam. Secara regional ada otoritas kolektif MABIMS. Otoritas global kita manfaatkan OKI (Organisasi Kerjasama Islam).
Jadi, konsep kalender global yg sedang diupayakan:

(1) otoritas kolektif OKI yg menjaga kalender,

(2) kriteria yg digunakan jarak bulan-matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat di wilayah Indonesia,

(3) mathla’ (batas wilayah keberlakuan) global dg garis tanggal internasional.
Semoga prakarsa baru yg akan diajukan Kementerian Agama tersebut bisa segera direalisasikan mewujudkan kalender Islam global yang mempersatukan ummat.
(Selesai)

Sumber : FB  Prof Thomas Djamaluddin, Direktur LAPAN, Indonesia )